Begini Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah!

Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Sebuah anekdot segar dari Direktorat Jenderal Pajak yang menggambarkan ternyata masih banyak dari kita yang belum memahami jenis pajak mana yang masuk pajak pusat dan mana yang masuk pajak daerah. Ini masih menjadi hal yang membingungkan bagi sebagian masyarakat kita.

Pengalaman Admin mirip dengan ilustrasi cerita di atas saat menjadi front liner di sebuah KPP. Ketika itu ada seseorang yang datang ke KPP tempat Admin bekerja hendak mengurus PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan) atas tanah dan bangunan yang ia miliki.

Padahal maksimal awal tahun 2014, semua pengurusan PBB-P2 dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sejak saat itu PBB-P2 menjadi salah satu pajak daerah, dalam hal ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Lalu apa sih bedanya pajak pusat dengan pajak daerah? Apa saja jenis pajak yang termasuk pajak pusat dan pajak daerah? Simak penjelasannya berikut ini.

Pajak Pusat

Pajak pusat adalah semua jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan (APBN).

Jenis Pajak Pusat

  • Pajak Penghasilan (PPh);
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM);
  • Bea Meterai;
  • Pajak Bumi dan Bangunan – Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3).

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah semua jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab./Kota, yang hasilnya dimasukkan ke kas daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah (APBD).

Baca Juga :  Single Login, Kemudahan Layanan Perpajakan Digital

Adapun menurut Undang-Undang,

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Daerah dibagi menjadi 2, yaitu:

  • Pajak Provinsi; dan
  • Pajak Kabupaten/Kota.

Apa Saja yang Termasuk Pajak Provinsi?

Ada 5 jenis Pajak Provinsi:

  • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  • Pajak Air Permukaan;
  • Pajak Rokok.

Apa Saja yang Termasuk Pajak Kabupaten/Kota?

Ada 11 jenis Pajak Kabupaten/Kota:

  • Pajak Hotel;
  • Pajak Restoran;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB);
  • Pajak Parkir;
  • Pajak Air Tanah (PAT);
  • Pajak Sarang Burung Walet;
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta aturan pelaksananya meliputi Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) atau nama lain disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah. Termasuk SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu ATap) yang merupakan sistem kerja sama terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam mengelola PKB dan BBNKB.

Bagaimana? Anda tidak bingung lagi membedakan mana pajak pusat dan pajak daerah, bukan?

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *