PPh atas Upah | Menghitung PPh Pasal 21 atas Upah Harian

Bagi Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas memiliki karakteristik penghitungan PPh yang sedikit berbeda dengan pegawai tetap.

Dalam pasal 21 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa:

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai…

Pasal tersebut memuat salah satu pihak yang dilakukan pemotongan PPh, yaitu pegawai. Menurut peraturan perpajakan, pegawai dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pegawai tetap, yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Selain dua jenis pegawai tersebut, sebenarnya ada istilah yang disebut dengan penerima penghasilan bukan pegawai. Namun, istilah tersebut tidak akan dibahas dalam panduan ini.

Salah satu jenis penghasilan yang diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas adalah upah. Upah tersebut terdiri dari 4 jenis, yaitu:

1. upah harian, upah atau imbalan yang diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian;
2. upah mingguan, upah atau imbalan yang diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan;
3. upah satuan, upah atau imbalan yang diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan;
4. upah borongan, upah atau imbalan diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

Cara Menghitung PPh Pasal 21 atas Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas

Dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 dijelaskan bahwa untuk menghitung PPh atas penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, atau borongan diterapkan ketentuan sebagai berikut:

• Upah harian yang belum melebihi Rp450.000,00/hari dan jumlah kumulatif yang diperoleh dalam bulan yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.
• Jika upah harian melebihi Rp450.000,00/hari dan jumlah kumulatif yang diperoleh dalam bulan yang bersangkutan sudah melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 yang dipotong = (upah harian – Rp450.000,000) x 5%.
• Jika upah kumulatif yang diperoleh dalam bulan yang bersangkutan sudah melebihi Rp4.500.000,00, dan kurang dari Rp10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang dipotong = (upah harian – PTKP sehari) x 5%.
• PTKP sehari = nilai PTKP setahun/360. Misal, jika pada tahun 2018 WP berstatus TK/0, maka PTKP seharinya = Rp54.000.000,00/360 = Rp150.000,00.
• Jika upah kumulatif yang diperoleh dalam 1 bulan sudah melebihi Rp10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam 1 bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. PPh Pasal 21 yang dipotong = PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Untuk mempermudah pemahaman Anda, simak contoh di bawah ini. [Panduan ini menyajikan contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap berupa upah harian].

Untuk contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas upah satuan dan borongan, Anda dapat mengeklik tautan: PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap – Upah  Satuan dan Borongan.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah [Kasus 1]

Januari 2018, Tuan JW (TK/0) bekerja sebagai tenaga kerja harian di PT Tahu Banget. Ia bekerja selama 25 hari dan menerima upah harian sebesar Rp250.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Upah sehari	250.000
Dikurangi batas upah harian yang tidak kena PPh	450.000
Penghasilan Kena Pajak sehari	0
PPh Pasal 21 yang dipotong	0

Sampai dengan hari ke- 18, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000,00 (PTKP sebulan), maka tidak ada pemotongan PPh Pasal 21.

Pada hari ke-19, jumlah kumulatif upah yang diterima Tuan JW sudah melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 terutangnya dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP sebenarnya. Penghitungannya sebagai berikut:

Upah s.d. hari ke-19	4.750.000
PTKP sebenarnya 19 x (54.000.000/360)	2.850.000
Penghasikan Kena Pajak s.d. hari ke-19	1.650.000
PPh Pasal 21 terutang 5% x 1.650.000	82.500
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. hari ke-18	0
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-19	82.500

Pada hari ke-19, upah bersih yang diterima Tuan JW adalah sebesar RP167.500,00 (Rp250.000,00 – Rp82.500,00).

Pada hari ke-20 dan hari-hari berikutnya s.d. hari ke-25, penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Upah sehari	250.000
PTKP sehari (54.000.000/360)	150.000
Penghasilan Kena Pajak sehari	100.000
PPh Pasal 21 terutang: 5% x 100.000	5.000

Pada hari ke-20 s.d. hari ke-25, Tn. JW menerima upah bersih sebesar Rp245.000,00 (Rp250.000,00 – Rp5000,00).

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah [Kasus 2]

Tuan CB (TK/0) pada bulan Agustus bekerja pada PT Tua Keladi. Ia menerima upah sebesar Rp750.000,00 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Upah sehari	750.000
Batas upah harian yang tidak kena PPh	450.000
Penghasilan Kena Pajak	300.000
PPh Pasal 21 terutang sehari = 5% x 300.000	15.000

Pada hari ke-7 bulan Agustus, Tuan CB telah menerima upah sebesar Rp5.250.000,00, sehingga telah melebihi Rp4.500.000,00. Maka penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Upah 7 hari kerja = 7 x 750.000	5.250.000
PTKP 7 hari = 7 x (54.000.000/360)	1.050.000
Penghasilan Kena Pajak	4.200.000
PPh Pasal 21	210.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. hari ke-6 = 6 x 15.000	90.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7	120.000

Upah yang diterima Tuan CB pada hari ke-7 adalah sebesar Rp630.000,00 (Rp750.000,00 – Rp120.000,00).

Pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong per hari adalah:

Upah sehari	750.000
PTKP sehari	150.000
Penghasilan Kena Pajak	600.000
PPh Pasal 21 terutang = 5% x 600.000	30.000

Upah bersih yang diterima pada hari ke-8 dan seterusnya pada bulan agustus adalah sebesar Rp720.000,00 (Rp750.000,00 – Rp30.000,00).

Jika pada bulan Agustus Tuan CB bekerja selama 14 hari, maka jumlah upah yang diterimanya adalah sebesar Rp10.500.000,00, sehingga telah melebihi Rp10.200.000,00. Maka penghitungan PPh Pasal 21 Tuan CB untuk bulan Agustus adalah:

Upah kumulatif bulan Agustus	10.500.000
Upah bruto disetahunkan 12 x 10.500.000	126.000.000
PTKP	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	72.000.000
PPh terutang:
5%   x 50.000.000 = 2.500.000
15% x 22.000.000 = 3.300.000
Jumlah	5.800.000
PPh Pasal 21 bulan Agustus 5.800.000 : 12	483.333
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong (13 x 30.000)	390.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	93.333

Dasar Hukum:

1. UU Pajak Penghasilan
2. PMK-102/PMK.03/2016
3. PER-16/PJ/2016