Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 stdd UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur beberapa tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah tarif yang tercantum dalam Pasal 17 undang-undang tersebut.

Pasal 17 membahas dua jenis tarif utama terkait PPh yang bersifat tidak final, yaitu tarif PPh WP orang pribadi dan perusahaan (badan) dalam negeri.

Ingat: Tarif dalam panduan ini berlaku untuk PPh orang pribadi dan badan dalam negeri yang bersifat tidak final.

Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Untuk PPh WP orang pribadi, tarifnya bersifat progresif berdasarkan lapisan penghasilan tertentu. Simak tabel berikut.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, tarif PPh-nya menjadi lebih tinggi 20% dari tarif normalnya. Sebagai contoh, jika tarif normalnya adalah 5%, bagi WP orang pribadi yang tidak memiliki NPWP tarifnya menjadi 6% (5% x 120%), dan seterusnya.

Penerapan Tarif PPh WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Contoh:

Tahun 2018, Tuan H diketahui memiliki Penghasilan Kena Pajak (PhKP) sebesar Rp85.000.000,00. Tuan H memiliki NPWP. [Ingat, Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto setelah dikurangi komponen pengurang dan PTKP]. Silakan Anda baca panduan cara menghitung PPh karyawan untuk komponen penghasilan dan pengurang yang lebih lengkap.

Maka penghitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak   85.000.000
PPh Terutang    
5%   x 50.000.000 2.500.000  
15% x 35.000.000 5.250.000+  
Jumlah     7.750.000
Baca Juga :  Begini Cara Menghitung Pajak bagi Anda yang Hidup Berpisah

Contoh lain:

Tahun 2018, Tuan J diketahui memiliki Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp420.000.000,00. Namun, Tuan J tidak memiliki NPWP. Maka penghitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak   420.000.000
PPh Terutang    
  5%   x 120% x   50.000.000   3.000.000  
  15% x 120% x 200.000.000 36.000.000  
  25% x 120% x 170.000.000 51.000.000+  
Jumlah     90.000.000

Tarif Pajak Penghasilan WP Perusahaan (Badan) Dalam Negeri

Ketentuan dalam pasal 17 UU PPh menyatakan bahwa pajak penghasilan WP Badan dalam negeri memiliki tarif tunggal, yaitu sebesar:

  • 28%, berlaku sebelum tahun pajak 2010
  • 25%, berlaku mulai tahun pajak 2010 (masih berlaku sampai sekarang).

Tarif tersebut berlaku juga untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Penerapan Tarif PPh WP Badan Dalam Negeri

Contoh:

Tahun 2017, PT AAA memiliki Penghasilan Kena Pajak (PhKP) sebesar Rp90 Miliar. Maka PPh terutangnya adalah sebesar: 25% x Rp90.000.000.000 = Rp22.500.000.000,00.

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *